Makalah Hak Asasi Manusia (HAM)

LAPORAN TUGAS AKHIR MATA KULIAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

 

ums

Disusun Oleh:

                                                            Nama                     : Dini Rahmawati

                                                            Nim                        : A510150066

                                                            Kelas                        : B

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016


Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar kodrat setiap orang  yang keberadaannya sejak berada di kandungan, dan ada sebagai pemberian tuhan, negara wajib melindunginya. Setiap individu mempunyai keinginan HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.HAM setiap individu di batasi oleh HAM milik.

HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

Dalam kehidupan bernegara HAM di atur dan dilindungi oleh perundang-undangan Republik Indonesia (RI), dimana setiap bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan Hak Asasi Manusia (HAM), pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) menempuh proses pengadilan melaluli hukum acara peradilan sesuai dengan Undang-Undang pengadilan HAM.


Kata Pengantar

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah karya ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun makalah karya ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah saya usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu saya tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah karya ilmiah ini.

          Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ilmiah biologi ini.

          Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah ilmiah biologi tentang limbah dan pemanfaatannya ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Surakarta,  Juli 2016

Penyusun


DAFTAR ISI


Judul………………………………………………………………………………..i

Abstrak…………………………………………………………………………… ii

Kata pengantar…………………………………………………………………..iii

Daftar Isi…………………………………………………………………………. iv

Bab I PENDAHULUAN…………………………………………………………. 1

A.   Latar Belakang Masalah……………………………………………….. …1

B.   Perumusan Masalah…………………………………………………… …..1

C.   Batasan Masalah………………………………………………………. ……1

Bab II PEMBAHASAN………………………………………………………….. ..2

A. Pengertian Hak Asasi Manusia…………………………………………….. 2

B.  Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia………………………. 4

C.  Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Islam……………………………… 6

D. Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-Undangan………………………. 7

E.  Contoh-contoh kasus pelangaran Hak Asasi Manusia…………………. 8

Bab III PENUTUP…………………………………………………………….. 10

A.   Kesimpulan………………………………………………………….. 10

B.   Saran………………………………………………………………… 10

Daftar Pustaka……………………………………………………………… 11


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat digangu gugat oleh siapa pun. Hak Asasi Manusia merupakan bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga.

Hak merupakan sesuatu yang harus di peroleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama pada era reformasi ini. HAM lebih di junjung tinggi dan lebih di perhatikan pada era reformasi ini. Namun perlu di ingat bahwa dalam pemenuhan hak, kita tidak hidup di bumi sendiri dan kita juga perlu bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melanggar HAM seperti kita memperhatikan hak kita sendiri, sedangkan kita sendiri tidak memperhatikan dan menjunjung tinggi hak orang lain. Dengan hal ini penulis merasa tertarik menulis makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “HAK ASASI MANUSIA”.

B.  Perumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis hanya membahas masalah sebagai berikut:

A.   Pengertian Hak Asasi Manusia

B.   Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

C.   Hak Asasi Manusia dalam tinjauan Islam.

D.   Hak Asasi Manusia dalam Perundang-undangan

E.    Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia.

C.  Batasan Masalah

Agara masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penulis hanya membatasi maslah tentang ruang lingkup HAM.


BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan.

B.  Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi kedalam dua periode: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.

a.    Periode Sebelum Kemerdekaan (1980-1945)

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Puncak perdebatan HAM yang dilontarkan oleh para tokoh pergerakan nasional, seperti Soekarno, Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, dan Mr. Maramis, terjadi dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut para tokoh nasional berdebat dan berunding merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan negara.

Inti dari perjuangan Boedi Oetomo adalah perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat. Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A. Maramis, lebih menekankan perjuangan HAM melalui wacana hak menentukan nasib sendiri.

Tjokro Aminoto, H. Samanhudi, dan Agus Salim menyerukan pentingnya usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial yang dilakukan pemerintah kolonial.

b.   Periode Setelah Kemerdekaan

     Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca-kemerdekaan Indonesia: 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer (pasca-Orde Baru).

1.  Periode 1945-1950

Sepanjang periode ini, wacana HAM bisa dicirikan pada:

1)    Bidang sipil dan politik, melalui:

1)    UUD 1945 (Pembukaan, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Penjelasan Pasal 24 dan 25);

2)    Maklumat Pemerintah 1 November 1945;

3)    Maklumat Pemerintah 3 November 1945;

4)    Maklumat Pemerintah 14 November 1945;

5)    KRIS, khususnya Bab V, Pasal 7-33; dan

6)    KUHP Pasal 99.

2)    Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melalui:

1)    UUD 1945 (Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 31-32)

2)     KRIS Pasal 36-40

2.    Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dikenal dengan masa demokrasi parlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:

1)    Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.

2)    Adanya kebebasan pers.

3)    Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis.

4)     Kontrol parlemen atas eksekutif.

5)    Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

Tercatat pada periode ini Indonesia meratifikasi dua konvensi internasional HAM, yaitu:

1)    Konvensi Genewa (1949) yang mencakup perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil di waktu perang.

2)    Konvensi tentang Hak Politik Perempuan yang mencakup hak perempuan untuk memilih dan dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta hak perempuan untuk menempati jabatan publik.

3.    Periode 1959-1966

Periode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberal, digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin tidal lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang dinilainya sebagai produk Barat. Menurut Soekarno, Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Sistem Demokrasi Terpimpin kekuasaan terpusat di tangan presiden. Parlemen dikendalkan oleh presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasungan hak-hak asasi warga negara.

4.    Periode 1966-1998

Pada mulanya, lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Orde Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran sangat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapatkan mandat konstitusional, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti-HAM yang dianggapnya sebagai produk Barat. Sikap ini sesungguhnya tidak berbeda dengan argumen yang pernah dikemukakan Presiden Soekarno ketika menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi dan prinsip HAM yang lahir di Barat dengan budaya local Indonesia. Orde Baru memandang HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistis dan bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Di antara butir penolakan Pemerintah Orde Baru terhadap konsep universal HAM yaitu:

1)   HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.

2)   Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi universal HAM.

3)   Isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sed ang berkembang seperti Indonesia.

Sepanjang pemerntahan Presiden Soeharto tidak dikenal istilah partai opsisi, bahkan sejumlah gerakan yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah dinilai sebagai anti-pembanguan bahkan anti-Pancasila. Kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, Kedung Ombo Lampung, Aceh adalah segelintir daftar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh negara di era Orde Baru.

Kehadiran Komnas HAM adalah untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM, membantu pengembangan dan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya, penegakan HAM tidak berdaya dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh negara.

Sikap akomodatif lainnya ditunjukkan dengan dukungan pemerintah meratufikasi tiga konvensi HAM:

1.    Konvensi tentangPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui UU No. 7 Tahun 1984;

2.    Konvensi Anti-Apartheid dalam Olahraga, melalui UU No. 48 Tahun 1993; dan

3.    Konvensi Hak Anak, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

            Sikap akomodatif Pemerintah Orde Baru tuntutan HAM masyarakat belum sepenuhnya diserasikan dengan pelaksanaan HAM oleh negara. Akumulasi pelanggaran HAM negara semasa periode ini tercermin dengan tuntutan mundur Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang disuarakan oleh kelompok reformis dan mahasiswa pada 1998, isu ini disuarakan pertama kali oleh Dr. Amin Rais, tokoh intelektual Muslim Indonesia yang sangat kritis terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru.

5.      Periode Pasca-Orde Baru

Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Pada tahun ini, Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Menyusul berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pengkajian terhadap kebijakan Pemerintahan Orde Baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM mulai dilakukan kelompok reformis dengan membuat perundang-undangan baru yang menjunjung prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Pemerintah di era Reformasi ini juga melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional untuk mendukung pelaksanaan HAM di Indonesia. Lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era Reformasi akan penegakan HAM.

Kesungguhan pemerintahan B.J Habibie dalam perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan pencanangan program HAM yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi Nasional HAM, pada Agustus 1998. Agenda HAM ini bersandarkan pada empat pilar, yaitu: 1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM; 2. Diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM; 3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM; dan 4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.

Pada tahun 2001, Indonesia juga menandatangani dua Protokol Hak Anak, yakni protokol yang terkait dengan larangan perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak, serta protokol yang terkait dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Pada tahun yang sama pemerintah membuat beberapa pengesahan UU di antaranya tentang perlindungan anak, pengesahan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan penerbitan Keppres tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia Tahun 2004-2009.

Pada 17 Februari 2011, MK mengeluarkan putusan judicial review atas Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 1948.

Menurut DUHAM, terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); hak sipil dan politik; hak substensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi:

1.    Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.

2.    Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.

3.    Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperkemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan.

4.    Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi.

5.    Hak untuk pengampunan hukum secara efektif.

6.    Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang.

7.    Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak.

8.    Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.

9.    Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat.

10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik.

11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu.

12. Hak bergerak.

13. Hak memperoleh suaka.

14. Hak atas satu kebangsaan.

15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga.

16. Hak untuk mempunyai hak milik.

17. Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama.

18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat.

19. Hak untuk berhimpun dan berserikat.

20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Adapun hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi:

1.    Hak atas jaminan sosial.

2.    Hak untuk bekerja.

3.    Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.

4.    Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh.

5.    Hak atas istirahat dan waktu senggang.

6.    Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan.

7.    Hak atas pendidikan.

8.    Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak :

1.     Hak Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

2.  Hak kedudukan yang sama didepan hokum

3.  Hak kebebasan berkumpul

4.  Hak penghidupan yang layak

5.  Hak kebebasan berserikat

6.  Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut :

1.    Hak untuk hidup

2.    Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

3.    Hak mengembangkan diri

4.    Hak memperoleh keadilan

5.    Hak atas kebebasan pribadi

6.    Hak atas rasa aman

7.    Hak atas kesejahteraan

8.    Hak turut serta dalam pemerintahan

9.    Hak wanita

10. Hak anak

C.  Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tinjauan Islam

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A’la al-Maududi, HAM adalah ahk kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa pun.

Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam: hhhak manusia, dan hak Allah. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Dengan ungkapan lain, hak Tuhan dan hak manusia dalam Islam terkandung dalam ajaran ibadah sehari-hari. Islam tidak memisahkan antara hak Allah dan hak manusia.

Adapun hak manusia, seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Islam menekankan bahwa pada setiap hak manusia terdapat hak Allah; meskipun seseorang berhak memanfaatkan hartanya, tetapi ia tidak boleh menggunakan harta keluarganya untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap Muslim byang mampu merupakan contoh lain dari ajaran Islam tentang kepedulian sosial yang harus dijalankan. Menurut Maududi, ajaran tentang HAM yang terkandung dalam piagam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di negeri Arabia.

Terdapat tiga bentuk Hak Asasi Manusia dalam Islam. Pertama, hak dasar, sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Kedua, hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Ketiga, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak premier dan hak sekunder.

Terdapat dua prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah. Pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. Kedua, hubungan antara komunitas Muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip-prinsip:

a)    Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga

b)    Saling memabntu dalam menghadapi musuh bersama

c)    Membela mereka yang teraniaya

d)    Saling menasihati

e)    Menghormati kebebasan beragama.

Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi HAM Islam di Kairo, deklarasi ini dikenal dengan nama deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus 1990.

Disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah, lahirnya deklarasi Kairo mengandung ketentuan HAM sebagai berikut:

1.    Hak persamaan dan kebebasan;

2.    Hak hidup;

3.    Hak perlindungan diri;

4.    Hak kehormatan pribadi;

5.    Hak berkeluarga;

6.    Hak kesetaraan wanita dengan pria;

7.    Hak anak dari orang tua;

8.    Hak mendapatkan pendidikan;

9.    Hak kebebasan beragama;

10. Hak kebebasan mencari suaka;

11. Hak memperoleh pekerjaan;

12. Hak memperoleh perlakuan sama;

13. Hak kepemilikan; dan

14. Hak tahanan dan narapidana.

D.  Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-Undangan

Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

E.  Contoh-contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

1.     Terjadinya Trisakti dan Semanggi (1998)

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini berkaitan dengan gerakan di era reformasi yang gencar disuarakan di tahun 1998. Gerakan tersebut dipicu oleh krisis moneter dan tindakan KKN presiden Soeharto, sehingga para mahasiswa kemudian melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah yang kemudian berujung dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.

Tragedi ini mengakibatkan (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).

2.     Kasus marsinah (1993)

Kasus Marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Seorang pekerja dan aktivitas wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim.

Peristiwa ini berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh PT CPS. Mereka menuntun kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Penyelidikan masih belum menemukan titik terang hingga sekarang.

3.     Aksi Bom Bali (2002)

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom diledakkan di kawasan Legian Kuta, Bali oleh sekelompok jaringan teroris.

Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat peristiwa ini. Aksi bom bali ini juga banyak memicu tindakan terorisme di kemudian hari.

Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, sebanyak ratusan orang meninggal dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi.

4.     Peristiwa Tanjung Priok (1984)

Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis.

Peristiwa ini dipicu oleh warga sekitar yang melakukan demonstrasi pada pemerintah dan aparat yang hendak melakukan pemindahan makam keramat Mbah Priok. Para warga yang menolak dan marah kemudian melakukan unjuk rasa, hingga memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI.

Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

5.    Kasus Penganiayaan Wartawan Udin (1996)

Kasus penganiayaan dan terbunuhnya Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin)terjadi di yogyakarta 16 Agustus 1996. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Bernas sejak 1986. Udin adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.

6.    Kasus Pembunuhan Munir (2004)

Munir Said Thalib adalah aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang, tanggal 8 Desember 1965. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan Arsenikum di makanan atau minumannya saat di dalam pesawat.

Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik jelas, bahkan kasus ini telah diajukan ke Amnesty Internasional dan tengah diproses. Pada tahun 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Pilot Garuda Indonesia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti bahwa ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Munir, karena dengan sengaja ia menaruh Arsenik di makanan Munir dan meninggal dipesawat.

7.    Pelangaran HAM Daerah Operasi Militer (DOM) di aceh

Peristiwa ini telah menimbulkan bentuk bentuk pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang berupa penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-ulang dengan pola yang sama. Kasus-kasus dari berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dialami perempuan yang terjadi dari ratusan kekerasan seputar diberlakukannya Daerah Operasi Militer selama ini tidak pernah terungkap.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan informasi ini tidak diketahui oleh masyarakat luas dan dunia internasional seperti :

a)   Korban pemerkosaan terutama di Aceh, sering dianggap aib dan memalukan. Akibatnya korban atau keluarga selalu berusaha untuk menutupi kejadian tersebut.

b)   Adanya ancaman dari pelaku untuk tidak “mengungkap” kejadian tersebut kepada orang lain, karena  pelakunya aparat yang sedang bertugas di daerah tersebut, membuat korban/keluarga selalu berada dalam kondisi diintimidasi.

c)   Penderitaan dan trauma yang dialami oleh korban sangat mendalam, sehingga sangat sulit bagi korban untuk menceritakan pengalaman buruknya, apalagi kepada orang yang tidak terlalu dikenalnya.

d)   Adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu terhadap orang ataupun LSM yang mendampingi korban.


BAB III

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat digangu gugat oleh siapa pun. Hak Asasi Manusia merupakan bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga.HAM setiap individu di batasi oleh HAM milik orang lain.

Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi kedalam dua periode: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.

Dalam kehidupan bernegara HAM di atur dan dilindungi dalam perundang-undangan RI, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

B.  SARAN

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.


DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi,Azra.2003.Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.Jakarta:Pranda media.

Direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan dirjen dikti,2016. Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Editor: M.Toyibi, dkk. Surakarta: LPIDB UMS.

Kintoko Mukti, Bambang, 2011. Hak Asasi Manusia. diterpitkan dari:

http://amikom.ac.id/research/index.php/DMI/article/viewFile/5536/3530


 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s